Daya Dukung dan Ambang Batas Kunjungan pada Kawasan Pusaka Perkotaan, Menuju Kerangka Ambang Berlapis dengan Pembelajaran dari Yogyakarta dan Bali

Abstrak

Pembicaraan tentang kunjungan berlebih di kawasan pusaka perkotaan Indonesia hampir selalu berujung pada satu pertanyaan yang sama, yaitu berapa jumlah wisatawan yang sanggup ditampung sebuah kawasan. Artikel ini berargumen bahwa pertanyaan tersebut keliru sejak awal, dan kekeliruannya menjelaskan mengapa kebijakan pengendalian kunjungan di Indonesia sulit menemukan bentuk. Daya dukung sebuah kawasan pusaka perkotaan tidak dapat dinyatakan sebagai satu angka tunggal, karena kawasan semacam ini tidak berpagar, tidak berpintu tunggal, dan bercampur dengan ruang hidup warga serta lalu lintas harian kota. Melalui telaah pustaka integratif dan pembacaan atas dua kawasan yang paling sering dibicarakan di Indonesia, yaitu kawasan Malioboro di Yogyakarta dan kawasan wisata utama di Bali, artikel ini mengusulkan pengalihan pertanyaan dari berapa banyak orang yang boleh datang menjadi keadaan apa yang hendak dipertahankan dan pada titik mana pengelola harus bertindak. Usulan tersebut dituangkan dalam Kerangka Ambang Berlapis yang membedakan tiga jenis ambang, yaitu ambang sistem yang menyangkut air, limbah, dan udara, ambang warga yang menyangkut daya tahan sosial penduduk setempat, dan ambang pengalaman yang menyangkut kenyamanan wisatawan. Artikel ini mengajukan dalil bahwa pada kawasan pusaka perkotaan ambang warga umumnya tercapai jauh lebih dahulu daripada ambang pengalaman, sehingga kebijakan yang hanya memantau kepuasan wisatawan akan selalu terlambat menyadari persoalan. Kerangka tersebut kemudian diturunkan menjadi empat ranah indikator beserta standar, pemicu tindakan, dan tindakan yang menyertainya. Artikel juga membahas kedudukan Tri Hita Karana sebagai landasan normatif dalam menetapkan keadaan yang hendak dijaga, disertai peringatan agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai hiasan dokumen.